SURABAYA (mediasurabayarek.com) – Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Perak masih belum mengakomodir semua stakeholder pelabuhan. Buktinya, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) merasa keberatan dengan posisi zona labuh kapal , yang belum mewakili kepentingan dunia maritim maupun pelayaran.
“Oleh sebab itulah, kami dari INSA mendesak agar OP jangan menetapkan dahulu sebelum zona labuh ini diberlakukan,” kata Stenvens H Lesawengan, ketua INSA Surabaya saat FGD sekaligus Buka Bersama dengan Anak Yatim Jumat (10/5/2019).
RIP yang ditetapkan sebagai pedoman pengembangan kawasan pelabuhan utama Tanjung Perak, utamanya soal zona labuh justru belum mengakomodir kepentingan yang lebih luas.
Desakan INSA kepada pemerintah, khususnya Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak Surabaya itu, bukan tanpa sebab. Akan tetapi, ada tiga hal yang mendasari INSA adalah, letak zona labuh dalam RIP, belum mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi.
“Zona labuh sekarang ini juga tidak berperikemanusiaan,” ucap Stenvens.
Ketua INSA Surabaya, Stenvens, di dampingi Lukman Lajhoni dan pejabat OP utama Tanjung Perak menyantuni ratusan Anak Yatim menyatakan, ketika kapal akan bersandar, sementara tambatannya sudah kosong, bisa dipastikan membutuhkan waktu lama.
Ini jelas tidak efisiensi dan juga berlaku untuk Pandu/Pelindo III yang sudah pasti butuh bahan bakar yang tidak sedikit untuk tugboat-nya saat akan menjemput di luar Karang Jamuang.
“Demikian halnya dengan kapal yang sandar dan mencoba keluar karena kargonya harus menunggu antara 1 atau 2 hari, atau karena tidak bisa bersandar, terpaksa dia harus keluar sejauh 40 mill atau 2 jam perjalanan menuju zona labuh di luar Karang Jamuang. Bagaimana jika tiba-tiba dipanggil lagi untuk bersandar? Nah, disitulah letak tidak efektifnya,” kata Stenvens.
FGD yang juga melibatkan PT APBS sekaligus buka puasa bersama (bukber) tersebut, Stenvens mengatakan, posisi zona labuh kapal yang tertuang dalam RIP adalah jauh di luar Karang Jamuang.
Pengertiannya adalah kendati RIP telah ditetapkan, namun persoalan zona labuh belum selesai dan harus ditinjau kembali kemanfaatannya.
“Ini sungguh tidak bisa dibayangkan kalau pelaut yang akan masuk Surabaya dan harus berlabuh di luar Karang Jamuang,” cetusnya.
Menurut Stenvens, pelaut akan mengalami kesulitan apabila berniat ingin mengunjungi keluarganya saat kapal sedang berlabuh. Beranjak dari contoh kecil inilah, seorang pelaut harus memaksakan diri menggunakan kapal kecil atau tug dari kayu untuk bisa ke daratan bertemu sanak keluarganya.
“Bagaimana ketika ada ombak besar? Sudah pasti akan mengancam nyawa mereka. Kami berusaha kepada pemerintah agar zona labuh ditarik ke dalam,” pintanya.
Dijelaskan Stenvens, minimal ada di titik zona labuh yang ditentukan tidak jauh dari terminal container, jikalah hal itu bagi kapal kontainer.
Dan sebaliknya, zona labuh juga tidak terlalu jauh terminal kapal non kontainer atau kapal penumpang saat akan sandar.
“Kalau terkait besaran GT, misalkan untuk kapal dengan GT 4000 yang dianggap mengganggu alur, akan ditarik semua dan tidak akan ada di alur lagi. Tapi, saya tekankan, masalah zona labuh ini masih belum final," cetusnya.
Perihal usulan INSA terkait zona labuh ini, kata Stenvens, akan ada 3 titik yang dibangun di dalam atau tidak keluar jauh dari Karang Jamuang. Dua dari 3 zona labuh tersebut dikhususkan untuk kapal-kapal yang sedang mengalami perbaikan dan untuk kapal-kapal yang menanti berlayar.
“Khusus yang menanti lama berlayar akan dibangun fasilitas seperti cafe-cafe sehingga mereka tidak perlu lagi turun ke darat. Dengan begitu, zona labuh khusus itu bisa juga dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari baru di perairan,” ungkap Stenvens. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar