SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Penerapan sistem zonasi yang membingungkan masyarakat, khususnya para wali murid yang memasukkan anaknya ke jenjang SMA, akhir-akhir ini.
Gubernur Jawa Timur , Khofifah Indar Parawansa berusaha mendinginkan suasana dan menenangkan gejolak masyarakat.
Khofifah menyatakan, bahwa kapasitas SMA negeri, terutama yang ada di Kota Surabaya hanya 35 persen. Sehingga, banyak di antara lulusan SMP yang tidak diterima.
"Sistem zonasi yang ada saat ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Sebenarnya, Pak Menteri memiliki alasan yang kuat terkait dengan keluarnya peraturan itu," ucapnya di sela-sela silaturahim dengan LDII Jatim kepada media massa, Sabtu (22/6/2019).
Menurut Khofifah, pada 9 Mei lalu sudah bertemu dengan Mendikbud dan sudah menyampaikan terkait dengan tambahan 20 persen prestasi UN. Waktu itu, Menteri mengatakan ada tambahan 5-15 persen.
"Sehingga apa yang sudah dilakukan ini, akan bisa membantu masyarakat," katanya.
Dijelaskan Khofifah , masyarakat yang memasukkan dan mendaftarkan anaknya di SMA negeri dan tidak diterima. Nantinya, mereka bisa bersekolah di swasta, SMK negeri atau juga SMA negeri yang tidak masuk dalam zonasi.
"Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Menteri yang ingin memeratakan siswa yang ada saat ini," cetusnya. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar