SIDOARJO (mediasurabayarek.net) - Sidang lanjutan Mantan Direktur Perumda BPR Kota Madiun, Ahmadu Malik Dana Logistia dan Sugeng Mukti Wibowo, memasuki babak pemeriksaan saksi - saksi di persidangan.
Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, menghadirkan 3 (tiga) saksi yang diperiksa secara satu per satu.
Jaksa bertanya pada saksi Ika Sulistyani (admin kredit Perumda BPR Kota Madiun), apakah tanpa adanya persetujuan dari direktur , kredit bisa dicairkan ?
"Tidak bisa Pak Jaksa. Direktur adalah selaku pemutus kredit. Tanpa persetujuan direksi, maka kredit tidak bisa dicairkan," jawab saksi di ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Diakui Ika, dia tidak pernah membuat surat penawaran pemberian kredit (SPPK), padahal pembuatan SPPK menjadi salah satu kewajiban yang dibuat admin kredit. Namun, hal ini justru diabaikan oleh admin kredit.
Sebelum pembuatan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang dilakukan oleh admin kredit, sebagai pertanda kredit yang diajukan oleh nasabah itu sudah ada persetujuan.
Kini giliran Penasehat Hukum (PH) Ahmadu Malik Dana Logistia , yakni Joko Siswanto S.Kom, SH, CTA, CCA bertanya pada saksi Ika, setelah kejadian perkara Candra Wiyono, apa yang dikerjakan oleh pegawai BPR Kota Madiun ?
" Setelah kejadian Candra Wiyono, baru dibuat Grup WA (Whatssapp) pada tahun 2020 untuk menyampaikan terkait laporan kredit bank. Seingat saya, SPK diserahkan pada Candra Wiyono, namun tidak dibuatkan tanda terima," jawab saksi Ika yang terkesan agak 'teledor' dalam urusan perbankan ini.
Lagi pula, admin kredit ini tidak mengetahaui adanya pencairan oleh AO, Candra Wiyono. Dan diketahui ada 7 (tujuh) berkas yang hilang dan menjadi tanggunjawab dari Admin Kredit.
Ditambahkan Ahmadu Malik Dana Logistia , setiap akhir bulan selalu ada rapat internal perusahaan. Juga ada pelatihan Perbarindo (Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) mengenai analisa kredit, dan dilakukan evaluasi -monitoring secara berkala.
Sementara itu Ririn Dewi Wulandari (Kasubag Pelayanan BPR) periode 2019 - 2022, dan setelahnya jadi Kasubag Pemasaran/Kredit, menjelaskan, berkas pengajuan kredit berupa fotokopi KTP dan KK bisa dari AO maupun nasabah langsung datang ke kantor BPR.
"Kami akan menganalisa ulang perihal kelengkapan dokumen. Dan kemudian diserahkan ke Kabag Kredit, yang punya kewenangan memutus kredit Rp 15 juta. Dan direksi punya kewenangan memutus kredit di atas Rp 50 juta. Ketika itu, Dirutnya adalah Sugeng Mukti," ujar saksi Ririn.
Masih lanjut Ririn, pada Nopember 2022 diketahui Candra Wiyono (AO), melakukan penyimpangan bank, pengajuan kredit fiktif dan mark- up kredit, serta penggelapan angsuran nasabah.
Candra Wiyono mengajukan kredit fiktif pada 37 nasabah dengan pinjam nama, dan uang pencairan kredit diambil sendiri oleh Candra Wiyono.
Setelah kejadian Candra Wiyono ini, sekarang ini jika ada pencairan langsung dipastikan masuk ke buku rekening nasabah.
Dulunya, waktu pencairan, uangnya diambil sendiri oleh Candra Wiyono. Dan apabila terjadi nasabah yang telah membayar angsuran, ditangani langsung oleh AO, Candra Wiyono.
Kini, setiap pagi dilakukan briefing yang membahas dan mengevaluasi masalah kredit, serta memberikan motivasi karyawan BPR untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan perusahaan.
Ketika diberikan kesempatan memberikan tanggapan Ahmadu Malik Dana Logistia atas keterangan saksi. Ahmadu menerangkan, bahwa AO Candra Wiyono membawa (kabur) angsuran nasabah dan membawa uang pencairan nasabah, tanpa sepengetahuan direksi.
Sedangkan saksi terakhir, Endang Suliyana (Kasubag Dana) menyatakan, pencairan dana deposito sebesar Rp 60 juta itu bukan yang bersangkutan yang menerima uangnya. Akan tetapi, Candra Wiyono - lah yang menerima pencairan dana deposito tersebut.
Nah, setelah pemeriksaan saksi - saksi dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Irlina SH. MH menyampaikan, sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 17 Nopember 2026 mendatang, dengan agenda pemeriksaan 5 (lima) saksi dari Penuntut Umum.
Sehabis sidang, PH Joko Siswanto S.Kom, SH, CTA, CCA mengutarakan, hari ini terkuak fakta-fakta di persidangan, yang menguntungkan Ahmadu Malik Dana Logistia.
" Terkuaknya fakta- fakta itu menguntungkan kita. Dari keterangan saksi -saksi itu yang ternyata tidak tahu keadaan aslinya. Jadi, bukan saksi fakta pada akhirnya. Itu template dari penyidik kepolisian. Itu bisa dikatakan "briefing". Dan saksi ngomong sendiri dan terungkap di persidangan," ucapnya.
Sebagaimana dalam eksepsi kemarin, perkara Candra Wiyono sudah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya, dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,732 miliar, sudah diselesaikan dan dibebankan ke Candra Wiyono semuanya.
"Ini kan arahnya ke turut serta, juga tidak ada. Bukti-bukti dan saksi-saksi tadi sudah mengatakan, apakah tahu 'briefing' dengan Ahmadu Malik. Ternyata jawabannya, tidak pernah . Dan mereka tidak tahu semua. Semuanya terungkap," cetus PH Joko Siswanto S.Kom, SH, CTA, CCA.
Candra Wiyono yang membawa angsuran nasabah, mencairka deposito nasabah, pengajuan kredit fiktif.
"Ini kan, dicari keterkaitannya, ternyata tidak terkait dua -duanya. Keterangan saksi - saksi ini sangat menguntungkan Ahmadu Malik," katanya. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar