SURABAYA (mediasurabayarek.com) – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PT Dharma Lautan Utama (DLU) Ke- 43 menggelar Anugerah Mitra Usaha dan Pelanggan 2019 di Hotel Bumi Surabaya, Jum'at (8/3/2019) malam.
Anggota Komisi V, DPR-RI, Bambang Hariyo menyatakan, acara HUT DLU ke- 43 yang memberikan anugrah kepada mitra usaha dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah purna dan sebagainya.
"Pemberikan anugrah ini sangat baik dan tujuannya adalah untuk menyatukan semua hal yang berhubungan dengan permasalahan transportasi, terutama transportasi laut . Kita mengharapkan permasalahan-permasalahan di transportasi laut , khususnya di penyebrangan bisa terselesaikan dengan baik," ujarnya.
Kondisi ini akan menciptakan satu tradisi disiplin yang tertib di kapal dan bentuk ketertiban yang ada di kapal. Ini tentunya akan akan membawa dampak keselamatan pelayaran.
Mereka akan mencegah hal hal yang istilahnya benih-benih accident kebakaran kapal dan sebagainya. Mereka juga bisa tahu lebih dahulu harus mengangkut barang- barang yang tidak berbahaya dan lain-lain.
Adanya kedisiplinan itulah harus diberikan satu apresiasi , terutama apresiasi yang seharusnya datangnya juga dari pemerintah. Makanya, hal ini harus , juga melibatkan pemerintah.
"Terkait hal ini, Dirjen dari perusahaan perusahaan menginginkan untuk bisa hadir dan bisa menyaksikan sekaligus memberikan satu arah," kata Bambang Haryo.
Bambang Haryo berpendapat, akan sangat bagus kalau misalnya ekonomi nasional membaik,harus diatur antara permasalahan berhubungan dengan hub dan feeder atau jadi konektivitasnya harus betul- betul dengan baik.
"Apalagi angkutan penyeberangan yang kebetulan ketuanya Pak Khoiri harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, karena angkutan penyebrangan adalah the real tol laut tanpa subsidi tol laut," cetusnya.
Akan tetapi, bisa beroperasi tepat waktu dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah yang terjangkau, bahkan harganya jauh di bawah daripada standarisasi tarif internasional .
Inilah the real tol laut, meskipun kapal dalam konsisi isi kosong akan jalan terus 24 jam tepat waktu. Jadi ini yang harus diperhatikan berikan semacam subsidi atau insentif yang sebanyak mungkin.
Perihal angkutan penyeberangan itu dikendalikan oleh pemerintah, mulai tarif dikendalikan oleh pemerintah, tidak ada batas bawah dan batas atas. "Namun tetap ya segitu. Jadi baku kalau di pesawat, ada batas atas dan batas bawah ini mereka bisa bermain ," cetus Bambang Haryo.
Sementara itu, Ketua Umum Gapasdap , H. Khoiri Soetomo, SE mengatakan, keberadan Gapasdap ini harus -betul betul diperhatikan pemerintah, karena mulai tarif hingga keselamatan pelayaran bisa terjamin dengan baik.
Perlu adanya iklim usaha yang kondusif, mengingat kalau dibandingkan dengan internasional sangat jauh. "Kami saat ini per mile hanya sekitar 700 sedangkan di luar negeri sudah 2500 sangat jauh. Padahal biayanya sama saja ," ungkapnya.
Ini tentunya dengan tarif 2019 yang sekarang ini, hanya cukup hanya untuk bertahan saja. Apalagi sekarang over supply, izin terlalu banyak , kapal hanya beroperasi 1 bulan antara 10 sampai 12 hari.
"Saya pikir ini sangat berat, maka kami sedang mengupayakan kepada pemerintah untuk moratorium perizinan jangan sampai ditambah terus. Karena over supply kapal ini tidak seimbang dengan jumlah dermaga. (ded/nabila)
0 komentar:
Posting Komentar