Jaringan Kompak Bersih Jawa Timur dalam Penetapan 20 Besar Capim KPK
Kantor LBH Surabaya, 28 Agustus 2019.
Panitia Seleksi (Pansel) KPK telah menetapkan 20 besar Calon Pimpinan (Capim), momentum pemilihan pimpinan KPK telah memasuki detik-detik yang menentukan.
Namun ternyata berjalannya seleksi Capim KPK tidak sesuai dengan harapan masyarakat sipil tentang pentingnya Pimpinan KPK kedepan yang berintegritas dan hanya mempunyai niatan pemberantasan korupsi semata, bukan malah memperlemah institusi KPK.
Nyatanya, masuknya calon-calon bermasalah dalam 20 capim KPK terpilih, hal tersebut ditunjukan dengan tidak diakomodirnya masukan KPK berupa background checking terhadap calon pimpinan KPK, padahal permintaan tersebut datang dari Pansel KPK.
Selain itu, masih terdapatnya calon yang tidak mematuhi LHKPN. Upaya ancaman pembunuhan, penggembosan, kriminalisasi, serta penyerangan dan intimidasi terhadap pegawai KPK sampai saat ini terus dilakukan.
Tak hanya itu, upaya penghambatan penanganan kasus pun pernah dilakukan, ini tentu preseden buruk yang menjadi pertimbangan untuk menentukan Capim KPK kedepan.
Jika terdapat kepentingan diluar pemberantasan korupsi dan perkuat KPK, serta nir-integritas, lantas bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan ?
Nyatanya, semenjak 17 tahun lalu berdiri, KPK masih mampu penuhi amanah reformasi menuju Indonesia yang bebas korupsi, namun tantangan dan ancaman dalam upaya perlemah KPK nyata didepan mata.
Maka, dipundak Pimpinan KPK kedepan, arah pemberantasan korupsi di Indonesia disematkan. Pimpinan KPK harus menjadi benteng terakhir menjaga kepercayaan rakyat untuk membuat KPK betul-betul membasmi korupsi bukan melindungi koruptor.
Pimpinan berkewajiban menjaga KPK agar tetap independen dan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. KPK tidak baik-baik saja, saat ini KPK dalam keadaan kritis dan amanah rakyat terancam digadaikan dalam 4 tahun ke depan. Kondisi ini darurat !
Oleh karena itu, Kompak Bersih Jawa Timur yang merupakan jejaring anti-korupsi dengan unsur akademisi, Organisasi Sipil Kemasayrakatanmeminta agar Bapak Presiden Jokowi sebagai penanggungjawab maupun pemberi amanah Panitia Seleksi Capim KPK agar TIDAK MENETAPKAN calon pimpinan KPK ke 10 besar.
Karena dianggap tidak memenuhi profil assasement yang dilakukan oleh KPK-RI serta mengindahkan saran dan masukkan dari masyarakat sipil.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.
Kompak Bersih Jawa Timur
Turut Mendukung:1. Abdul Wachid Habibullah (LBH Surabaya),
2. Satria Unggul W.P (PUSAD UMSurabaya),
3. Haidar Adham (HRLS FH Unair),4. Rifqi Ridlo Phahlevy (LKBH UMSIDA)5. Dian Noeswantari (Pusham UBAYA)6. Umar Sholahudin (Parliament Wacth Jatim)7. Dizar Al-Farizi (PKY Jawa Timur/ MHH PW Muhammadiyah Jatim)
0 komentar:
Posting Komentar