Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan, menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan Fitriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi.
Ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 jo pasal 20 huruf c Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair.
"Menjatuhkan pidana terhadap Fitriani berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan," ucap Jaksa di ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya, Selasa (17/11/ 2026).
Dan menjatuhkan pidana denda kategori III sejumlah Rp 50 juta , dengan ketentuan apabila Fitriani dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak melakukan pembayaran denda.
Maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dalam hal Fitriani tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.
Selain itu, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Fitriani berupa pembayaran Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 466,54 juta.
Jika tidak membayar UP paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar UP , maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dan menetapkan agar Fitriani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.
Dalam tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan hal yang memberatkan, perbuatan Fitriani merugikan keuangan negara, Bank BRI (Persero) Tbk Unit 2 Batu sebesar Rp 934 juta. Dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Sedangkan hal yang meringankan, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan , mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
Dan selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Nelly Triliawati, yang dibacakan amarnya saja. Guna efisiensi akan jalannya persidangan.
"Penuntut Umum menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan Nelly Triliawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair," ujar Jaksa.
Menjatuhkan pidana terhadap Nelly berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
Dan denda sebesar Rp 50 juta, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap. Maka harta bedanya bisa disita dan dilelang oleh Jaksa. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.
Selain itu, mengenakan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 221, 8 juta. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan membebani biaya perkara sebesar Rp 10.000.
Sedangkan Defi Choilia dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama dalam tahanan. Dan denda Rp 50 juta, jika dalam 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan tetap, dan tidak dibayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 50 hari.
Dan dikenakan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 246, 5 juta. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan membebani biaya perkara Rp 10.000.
Nah setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya dan dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Irlina SH, MH menyatakan, sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) pada Selasa, 24 Nopember 2026, jam 09.00 pagi.
" Dengan demikian, kami nyatakan sidang selesai dan ditutup," cetus majelis hakim seraya mengetukkan palunya sebagai pertanda sidang selesai dan berakhir sudah.
Sehabis sidang, Penasehat Hukum (PH) Fitriani , yakni Hadi Santosa SH.MH dan Nanang I.A.M. SH, mengutarakan, pihaknya keberatan atas tuntutan Jaksa yang begitu tinggi, dan siap mengajukan nota pembelaan (pledoi) nantinya.
" Monggo (silahkan-red) Jaksa yang menuntut begitu tinggi seperti itu pada klien kami (Fitriani) dan tidak masalah juga. Kami akan lakukan pembelaan (pledoi) berdasarkan bukti - bukti di persidangan, hal itu yang akan meringankan dari pihak Fitriani. Fitriani akan tetap membayar hutang - hutangnya ," katanya.
Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan membandingkan agunan - agunan yang ada sebagai jaminan.
"Tuntutan Jaksa itu, kami rasakan sangat keberatan. Kami akan siapkan pledoi dalam satu minggu ini. Kita maksimalkan untuk mengganti atau membayar hutang. Kita berupaya akan selesaikan," ungkap Hadi Santosa SH.MH dan Nanang I.A.M. SH. (ded)

0 komentar:
Posting Komentar