"Silahkan Penuntut Umum untuk membacakan tanggapannya (Replik)," pinta Hakim Ketua Ni Putu Sri Indayani SH.MH di ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya, Senin (16/11/2026).
Dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar , Rumata Rosininta Siannya SH, MH dan Ashari Setya Marwah Adli SH, MH, memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak segala dalil dan permohonan dalam nota pembelaan (pledoi) dan memutuskan, sebagaimana isi surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada 2 Nopember 2026.
"Menyatakan Drs. Elya Dwi Admoko MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik yang melakukan sendiri ataupun secara turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri , atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ucap Jaksa.
Perbuatan itu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 20 huruf a, c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang HUkum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum,
Menjatuhkan pidana, oleh karena itu kepada Elya Dwi Admoko dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani , dengan perintah tetap ditahan.
Dan menjatuhkan pidana denda kepada Elya Dwi Admoko dengan pidana denda kategori III sebesar Rp 50 juta , denga ketentuan apabila jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap , denda tidak dibayarkan.
Selain itu, menghukum Elya Dwi Admoko untuk membayar Uang Pengganti (UP) kepada negara cq BPR Kota Blitar sebesar Rp 127, 5 juta. Dengan ketentuan apabila jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, UP tidak dibayarkan. i
Maka kekayaan atau pendapatan dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi UP yang tidak dibayarkan dan jika tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan menetapkan agar Elya Dwi Admoko membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.
Diuraikan dalam Replik Jaksa, bahwa memperhatikan fakta persidangan, telah tampak jelas rangkaian perbuatan Elya Dwi Admoko , selaku Direktur Utama BPR Kota Blitar untuk meloloskan pemberian kredit kepada Dewi Mufarida.
Meskipun tanpa melakukan survei on the spot ke lokasi usaha maupun tempat tinggal Dewi Mufarida, selaku calon debitur, serta menentukan layak atau tidaknya suatu kredit dikabulkan.
Termasuk Elya Dwi Admoko juga mengetahui adanya karakter Dewi Mufarda berdasarkan hasil SLIK OJK yang menunjukkan Dewi Mufarida tercatat memiliki riwayat kredit macet di beberapa lembaga keuangan, yang berdasarkan ketentuan PKPB , apabila calon debitur memiliki riwayat kredit macet di lembaga keuangan lain.
Maka menjadi jenis kredit yang harus dihindari, tetapi Elya Dwi Admoko tetap mencairkan fasilitas kredit kepada Dewi Mufarida sebesar Rp 255 juta.
Masih dalam Replik Jaksa, berdasarkan keterangan Dewi Mufarida di BAP tingkat penyidikan juga menjelaskan bahwa, Elya Dwi Admoko yang menginisiasi proses pengajuan kredit, termasuk peran Elya yang meminta Dewi Mufarida menggadaikan mobil jaminan Honda Jazz warna merah AG 1922 CH.
Nah setelah pembacaan replik Jaksa dan dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Ni Putu Sri Indayani SH,MH menyatakan, selanjutnya giliran majelis hakim melakukan musyawarah dengan hakim anggota untuk menjatuhkan putusan pada Senin, 23 Nopember 2026 mendatang.
"Jadi tidak ada duplik lagi pada sidang berikutnya dan langsung putusan. Bagaimana dengan Penasehat Hukum?," tanya majelis hakim.
Mendengar hal ini, Penasehat Hukum (PH) Elya Dwi Admoko, yakni Drs. Sentot Yusuf Patrikha SH.MH mengutarakan, pihaknya akan menyampaikan dupliknya secara lisan, saat itu juga di persidangan.
" Kami sampaikan duplik secara lisan saja, majelis hakim," ucapnya. Intinya, Replik dari Jaksa Penuntut Umum masih sama dengan tuntutan yang lalu.
Hal -hal yang dicabut dalam persidangan dan pemeriksaan itu, dianggap tidak terjadi. Sepertinya, persidangan itu tidak ada nilainya.
Dalam pemeriksaan di persidangan itu nyata, dan merupakan fakta yang harus diperhatikan. Memang harus ada alasannya. Alasannya itu nyata, bahwa Dewi Mufarida itu dalam posisi ditahan. Sehingga dia nervous, mau keluar, masih ada pemeriksaan lagi.
" Sehingga di persidangan, Dewi Mufarida menyatakan mengiyakan apa yang dimaui Jaksa. Dan saya khawatir bahwa semuanya diarahkan untuk menjebak Pak Elya Dwi Admoko. Tetapi kita buktikan nanti. Kalau tidak puas dengan hasilnya, nanti kami akan berusaha secara hukum, sesuai jalur yang sediakan oleh hukum," cetus PH Drs.Sentot Yusuf Patrikha SH.MH, memberikan keterangan kepada media massa, sehabis sidang di Pengadilan TIPIKOR Surabaya.
Pada intinya, PH Drs. Sentot Yusuf Patrikha SH.MH, menolak replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya. Penasehat Hukum juga menyatakan, bahwa Elya Dwi Admoko tidak menikmati hasilnya dan Jaksa tidak bisa membuktikan di persidangan, yang menyatakan bahwa uangnya digunakan bersama. Hal itu tidak terbukti sama -sekali.
"Hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa. Dan buktinya tidak dibawa di persidangan. Bagaimana hal itu dapat dan bisa dipercaya. Itu praduga namanya. Dari hal -hal itu saya menarik kesimpulan, ini memang ada kesengajaan - kesengajaan yang tidak tahu dari mana asalnya, itu yang membawa Elya Dwi Admoko terjebak dalam masalah ini," katanya dengan nada penuh ketegasan.
Masalahnya nyata, karena barang fidusianya berupa mobil Honda Jazz , itu tidak ada pada Dewi Mufarid. Kalau ada, ditarik dan dilelang , lalu dibayarkan , masalah ini selesai.
Kerugian negara itu timbul, karena Dewi Mufarida menghilangkan barang -bukti Honda Jazz, bukan karena Elya Dwi Admoko memberikan fasilitas kredit. Itu kan digabung - gabungkan , agar bisa menjebak orang lain. (ded)

0 komentar:
Posting Komentar