SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Memasuki pergantian tahun baru 2020, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bertekad akan memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.
Kepala Humas (Kahumas) PN Surabaya, Sigit Sutriono SH MHum menyatakan, setelah PN Surabaya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB tahun 2019.
"Kita mau meraih Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM). Kini, kita sedang menuju ke arah sana. Nantinya, tidak ada lagi birokrasi yang berbelit-belit dan bertingkat-tingkat," ucapnya.
Menurut Sigit Sutriono, untuk hari itu putusan dilakukan majelis hakim, maka salinan putusan bisa diambil pada hari itu pula. Nggak seperti dulu lagi, sampai berbulan bulan lamanya.
"Sekarang, mengambil salinan putusan tidak lewat PP (Panitera Pengganti) lagi, yang terkadang dipersulit. Sekarang, langsung mengambil ke petugas pelayanan satu atap (PTSP) di lantai 2 gedung PN Surabaya. Sekalipun, ada pembayaran resmi dan masuk kas negara. Tidak ada biaya tambahan lagi," cetusnya.
Dengan keberhasilan PN Surabaya meraih predikat WBK, maka permohonan bisa melalui aplikasi online ( e-litigasi), mengambil salinan putusan bisa lewat HP dan petugas satu atap ( PTSP ) yang ada di lantai 2 gedung PN Surabaya. Tak perlu birokrasi berbelit lagi dan tidak perlu lewat pejabat PN lagi.
"Pelayanan PN Surabaya akan semakin bagus nantinya. Kita adalah pelayan bagi masyarakat. Perihal putusan (dianggap-red) adil dan tidaknya tergantung kepentingan orang tersebut. Pengaduan ke KY masih ada saja," kata Sigit Sutriono SH MHum.
Menurutnya, untuk menangani perkara yang masuk ke PN Surabaya mencapai lebih dari 9.000 perkara itu, ditangani sekitar 40 hakim.
"Dengan jumlah hakim sebanyak itu, mestinya tetap kurang, namun bagaimana mengefektifkan tenaga hakim yang ada. Terkadang ada sidang yang harus dimulai jam 09.00 pagi. Kita sampai menunggu-nunggu lama. Tergantung para pihak yang berpara saja," cetus Sigit Sutriono SH MHum.
Dipaparkannya, dalam setahun perkara yang masuk ke PN Surabaya mencapai lebih dari 9.000 perkara. Baik itu perkara perdata, pidana, permohonan, pidana khusus, PHI plus.
“Perkara yang baru masuk pada Desember 2019 lalu, masih berjalan dan belum diputuskan. Tetapi, perkara pada bulan sebelumnya, sudah banyak yang diputusakan. Kami selalu mengupayakan, persidangan yang cepat, murah dan efisien," ungkap Sigit Sutriono SH MHum.
"Kamis 2 Januari dan Jum'at, 3 Januari tetap ada sidang. Misalnya sidang tindak pidana ringan (tipiring), sidang rapat kreditur dan lainnya. Ya, tidak seperti sidang normal biasanya. Karena masih ada yang cuti," tukasnya.
Nantinya, Senin, 6 Januari 2020 kegiatan sidang akan kembali normal seperti biasanya lagi. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar