Eksepsi Arif Wibowo Tidak Dapat Diterima, Penasehat Hukum Siap Lanjutkan Sidang Pokok Perkara

 

SURABAYA (mediasurabayarek.net ) -  Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya menjatuhkan putusan sela terhadap Arif Wibowo SE. MM, Wakil Bendahara KONI Kota Kediri, yang tersandung dugaan perkara korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri  Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan putusan nota keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pokok perkara.

“Mengadili menyatakan eksepsi Arif Wibowo SE tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pokok perkara. Dan menangguhkan  biaya perkara sampai putusan akhir,” ucap Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander SH MH dalam amar putusan sela yang dibacakan di ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya, Kamis (31/7/2023).

Menurut majelis hakim, tidak sependapat dengan eksepsi Arif Wibowo yang disampaikan oleh Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) Eko Budiono SH, bahwa surat dakwaan Jaksa batal demi hukum. Tidak menguraikan Tupoksi dari Bendahara dan Wakil Bendahara KONI.

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan, dakwaan Jaksa tidak cermat, lengkap, dan kabur. Hal ini bukan dijadikan alasan keberatan untuk membatalkan dakwaan Penuntut Umum.

“Keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum itu,  sudah masuk pokok perkara dan harus diuji dalam persidangan.,” ujar majelis hakim.

Dan setelah mencermati dakwaan Jaksa, majelis hakim melihat surat dakwaan diberikan tanggal, tanda tangan dan diuraikan secara lengkap. Maka surat dakwaan itu adalah sah dan sesuai peraturan hukum,

Oleh karenanya, eksepsi harus ditolak dan tidak dapat diterima dan lanjut sidang pokok perkara. 

“Kami memerintahkan Penuntut Umum untuk lanjut pokok perkara. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir,” cetus majelis hakim.

Dan selanjutnya, agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis, 7 Agustus 2025 mendatang.

“Silahkan Jaksa menghadirkan saksi-saksinya pada sidang pembuktian pokok perkara pada Kamis (7/8/2025) jam 1 siang ya,” pinta majelis hakim seraya mengetukkan palunya sebagai pertanda sidang selesai dan ditutup.

Sehabis sidang, Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) Eko Budiono SH mengatakan, intinya eksepsi tidak dapat diterima dan lanjut sidang pokok perkara.

“Menurut saya sudah jawaban yang terbaik. Kami siap melanjutkan sidang pokok perkara pada sidang berikutnya,” jelasnya.

Sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) disebutkan, bahwa ada tiga terdakwa dalam kasus korupsi dana hibah KONI Kota Kediri. Yakni Mantan Ketua KONI, Kwin Atmoko, Bendahara Dian Ariyani, dan Wakil Bendahara Arif Wibowo.

Ketiganya dinilai menjadi orang  yang paling bertanggungjawab atas kasus korupsi di tubuh KONI. Sementara kerugian penyalahgunaan anggaran itu sebesar Rp 2,4 miliar.

Dari hasil pengusutan Jaksa, ketiga terdakwa diduga melakukan mark-up penggunaan anggaran dana hibah B untuk kegiatan pembayaran uang Puslatkot (Pusat Latihan Kota) pelatih dan atlet, pembayaran uang saku pelatih dan atlet untuk kegiatan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Jatim VIII Tahun 2023, dan belanja transportasi angkutan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , negara dirugikan sebesar Rp 2,409 miliar dari total anggaran hibah Rp 10 miliar.

Dana tersebut diduga diselewengkan dalam berbagai kegiatan, termasuk pembayaran honor yang tidak sesuai dengan jumlah dan waktu.

Dalam dakwaan primair, disebutkan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor . 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dan dakwaan  subsidiair  pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor . 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Atau dakwaankedua pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor . 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (ded) 

 

Kamis, Juli 31, 2025